Beritaibukota.com,TANJUNGPINANG – Tiga daerah di Provinsi Kepri mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan Pusat.
Totalnya ada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang menerima penghargaan tersebut.
Di Provinsi Kepri penghargaan tersebut diterima Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.
BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.
“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,”kata Ghufron.
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.
Sementara itu Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengatakan bahwa masyarakat Kepulauan Anambas hingga saat ini terdaftar dalam BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah daerah.
“Ini merupakan program yang secara kontinyu setiap tahunnya demi menjaga kesehatan dan keselamatan dalam berkerja. Apalagi masyarakat Kabupaten Anambas yang didominasi oleh nelayan, tentu akan banyak resiko yang akan terjadi saat melaut”, ungkapnya.
Dan ia juga menjelaskan bahwa tentu dengan kondisi semacam ini, secara masif pemerintah daerah harus hadir memberikan sentuhan langsung untuk masyarakat.
“Harapan kita, dengan diterimanya penghargaan UHC dapat menjadi momentum untuk lebih baik lagi bagi daerah ini untuk memastikan jaminan kesehatan kepada masyarakat”, ujarnya.
Dan dilain tempat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Tanjungpinang, Fauzi Lukman Nurdiansyah menjelaskan bahwa untuk Tanjungpinang sudah mencapai 94,63 persen yang telah terdaftar di BPJS Kesehatan dari jumlah penduduk Kota Tanjungpinang yang ada sekitar 632.058 jiwa.
“Jumlahnya sudah 94.63 persen, hampir mendekati UHC dan kami berharap untuk ditahun depan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang bisa meraih penghargaan UHC tersebut”, ungkapnya.
Ia juga mengatakan bahwa acara tersebut merupakan acara kedua kalinya yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Pusat.
“Acara tersebut merupakan acara kedua kalinya yang telah dilaksanakan oleh BPJS Pusat untuk memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah mencapai 95 persen dari jumlah penduduknya, ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
