Beritaibukota.com,KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memimpin pertemuan tingkat tinggi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (14/11). Pertemuan ini menyoroti tema penting mengenai “Pengendalian Harga Pangan Di Daerah Non Penghasilan”.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri, Suryono. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI, Sri Haryati, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Musni Hardi.
Perlu dicatat bahwa Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi, memperoleh insentif fiskal pada dua periode sebelumnya. Dalam perkembangan terbaru, inflasi DKI Jakarta pada Oktober 2023 mencapai 2,08% (year-on-year), lebih rendah dari angka inflasi nasional sebesar 2,56% (year-on-year).
Sri Haryati dari Pemprov DKI Jakarta menjelaskan strategi yang mereka terapkan dalam mengendalikan inflasi di wilayah DKI, termasuk alokasi anggaran yang terencana dan optimalisasi peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad dari Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan langkah-langkah kolaborasi strategis yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Ini meliputi pemantauan dan pengawasan rutin, operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, optimalisasi informasi melalui aplikasi harga bahan pokok harian, dan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP).
Ansar menyoroti upaya Kepulauan Riau, seperti Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar yang dilaksanakan sebanyak 63 kali serta GPM sebanyak 44 kali pada tahun 2023. Selain itu, dia menyebut strategi lain termasuk kerjasama antar daerah, komunikasi terkait ekspektasi inflasi di masyarakat, kesiapan moda angkutan laut dan udara, serta monitoring stok dan distribusi Cadangan Pangan Pemerintah.
Khususnya, upaya memperkenalkan Cold Storage untuk komoditas cabai dengan kapasitas 7,5 ton dan program bantuan pertanian seperti traktor, bibit pupuk, sarana transportasi, dan lainnya guna mendukung swasembada pertanian menjadi fokus utama.
Ansar menekankan bahwa program-program ini terus dievaluasi untuk menjaga stabilitas inflasi di wilayahnya. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara Pemprov Kepulauan Riau dan DKI Jakarta, berharap kerja sama ini dapat berlanjut tidak hanya dalam mengendalikan inflasi tetapi juga dalam bidang lainnya.
penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
