Jumat, Juni 14, 2024
BerandaKarimunPusat Minta Pembebasan Lahan di Bandara Karimun Disegerakan

Pusat Minta Pembebasan Lahan di Bandara Karimun Disegerakan

Beritaibukota.com,KARIMUN – Perpanjangan landasan untuk pengembangan bandara H Abdullah dari 1200 meter menjadi 1600 meter sudah ditinjau bersama Kementerian Perhubungan. Hal itu disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat menghadiri hari jadi Kabupaten Karimun ke 22 tahun, Sabtu (13/10).

Ansar mengatakan menyangkut pembebasan lahan, pemerintah pusat minta disegerakan oleh Pemerintah daerah, yakni dengan sistem bagi anggaran antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Insya Allah tahun 2022 akan kita bebaskan dan sudah kita sampaikan ke Presiden waktu beliau ke Batam. Problem di Karimun adalah bandara. Setidaknya diperpanjang agar pesawat lebih besar bisa masuk,” kata Gubernur.

Ansar mengatakan porgram lainnya yang sedang digesa yaitu mengenai pelabuhan Molarko serta rencana FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun.

“Ini semua jadi prioritas Pemprov Kepri disini yang kita kejar ke pusat. Semoga saja semua berjalan lancar dan pertumbuhan perekonomian di Kepri bisa merata,” kata Ansar.

Ansar Ahmad memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karimun serta masyarakatnya karena sejauh ini capaian pembangunananya cukup baik dan membanggakan. Hal ini, menurut Gubernur merupakan modal dasar untuk memotivasi semangat semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kepri dalam memperjuangakan apa saja yang ingin dicapai oleh masyaraKat Karimun ketingkat pusat.

“Momen ini merupakan ajang untuk evaluasi, mengukur, menilai keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita capai dan mempercepat perjalanan program yang sudah kita selesaikan agar kedepan lebih baik lagi,” kata Gubernur.

Pemerintah saat ini dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sehingga dibutuhkan kesungguhan, kerjakeras semua pihak agar semua kebutuhan dinasmin tersebut bisa dipenuhi.Bahkan walaupun saat ini sedang dilanda krisis keuangan karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

“Tidak ada cara lain kecuali kerja keras dan kebijakan pengetatan keuangan daerah,agar uang yang ada bisa digunakan dengan skala prioritas,” tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan tiga program penting yang harus dilakukan Pemerintah saat ini, yang merupakan turunan kebijakan dari Pemerintah pusat. Yakni menyangkut penanganan COVID19, perindungan sosial dan pemuihan ekonomi serta akselerasi pertumbuhan invetasi dan ekosistem ekonomi yang lbih baik.

Saat ini pandemi di Kepri ditegaskan Gubernur sudah melandai, namun Pemerintah Daerah bersama stakeholder lainnya harus terus megawal agar tidak terjadi fluktuasi lagi.

“Berdasarkan asesment yang diumumkan oleh kementerian Kesehatan, berdasarkan berbagai penilaian pendukung, bahwa Keri saat ini menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang berada di level 1 PPKM nya,” kata Gubernur.

Meski saat ini belum semua kabupaten dan Kota di Kepri berada di level 1, namun Gubernur yakin berdasarkan pengumuman assesment berikutnya akan ada tambahan kabupaten dan kota di Kepri yang akan turun ke level 1. Dan jika semua daerah sudah berada di level 1, maka mobilitas orang antar daerah akan lebih longgar dan kebijakan pemulihan ekonomi bisa berjalan leluasa lagi. “Namun demikian, prokes harus tetap kita berlakukan dengan ketat,”kata Gubernur. (nto)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.