Skema Pokir dan Iklan Media di Kepri: Dari Aspirasi ke Ruang Publikasi, Siapa Diuntungkan?

Beritaibukota.com,TANJUNGPINANG – Di atas kertas, pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah instrumen resmi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam APBD. Namun dalam praktiknya, muncul pola yang patut ditelisik. Sebagian pokir diduga mengalir ke kegiatan belanja publikasi dan kerja sama media melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Skemanya terlihat legal. Usulan pokir dimasukkan dalam sistem perencanaan, kemudian ditempatkan pada OPD teknis. Dalam tahap penganggaran, kegiatan tersebut diklasifikasikan sebagai belanja jasa publikasi, diseminasi informasi, atau kerja sama media.

Secara administratif, tidak ada yang tampak keliru. Namun persoalannya bukan pada formalitas, melainkan pada substansi dan motif di baliknya. Terkait jalur anggaran ini dimana Celahnya?

Berdasarkan penelusuran terhadap pola penganggaran daerah secara umum, alurnya biasanya sebagai berikut:

Anggota DPRD menyampaikan pokir hasil reses. Pokir diinput dalam sistem perencanaan dan dibahas dalam forum anggaran. Selanjutnya OPD menempatkan kegiatan tersebut dalam pos belanja yang sesuai. Anggaran kemudian disahkan dalam APBD. Setelah disahkan, OPD merealisasikan kegiatan, termasuk kerja sama dengan media.

Di titik keempat dan kelima inilah ruang abu-abu sering muncul.

Ketika kegiatan publikasi yang bersumber dari pokir kemudian memuat narasi atau visual yang menonjolkan individu legislator tertentu, maka batas antara informasi publik dan promosi personal menjadi kabur.

Apalagi jika lokasi kegiatan publikasi beririsan dengan daerah pemilihan anggota dewan pengusul atau menonjolkan pejabat tertentu.

*) Kas Daerah Minim, Publikasi OPD Melonjak

Persoalan semakin sensitif mengingat kondisi fiskal Provinsi Kepulauan Riau yang pernah harus menempuh pinjaman bank untuk menutup kekurangan anggaran. Dalam situasi keuangan yang ketat, setiap pos belanja semestinya diukur dampak langsungnya bagi pelayanan publik.

Belanja iklan yang sulit diukur efektivitasnya menjadi salah satu pos yang paling rawan dipertanyakan.

Padahal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengambil kebijakan melakukan pinjaman daerah ke bank senilai Rp400 miliar untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

*)Minimnya Pengawasan Terbuka dari Kejaksaan.

Hingga kini, belum terlihat adanya langkah preventif atau imbauan khusus dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terkait potensi konflik kepentingan dalam penggunaan pokir, khususnya untuk belanja publikasi.

Padahal secara prinsip hukum administrasi dan keuangan negara, penggunaan anggaran harus efisien, efektif, transparan, dan bebas konflik kepentingan.

Tanpa pengawasan aktif, praktik yang secara administratif sah bisa berubah menjadi persoalan hukum jika terbukti mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan.

Jika pokir yang dialokasikan untuk publikasi lebih banyak menguntungkan individu dibanding edukasi publik, maka pertanyaan besarnya adalah apakah masyarakat benar-benar menjadi penerima manfaat utama?

Tentu transparansi menjadi kunci dan publik berhak mengetahui seperti total nilai pokir yang masuk ke belanja media, daftar media penerima kerja sama, mekanisme pemilihan media dan evaluasi dampak publikasinya.

Tanpa keterbukaan, penggunaan pokir untuk iklan akan selalu berada dalam bayang-bayang kepentingan politik.

Apalagi di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, yang dipertaruhkan bukan hanya soal legalitas formal, tetapi legitimasi moral penggunaan uang rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, media ini masih menunggu jawaban konfirmasi dari Kajati Kepri

Sementara itu, Pj Sekdaprov Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira saat dikonfirmasi mengatakan akan mengecek dulu terkait besaran anggaran di OPD OPD.

“Tunggu saya cek dulu ke OPD nya,” ujar Luki saat dihubungi lewat ponselnya, Senin (2/3/2026).

Dilansir dari laman Infotoday.id berikut rincian alokasi anggaran Pokir publikasi media di sejumlah OPD:

Penulis : beritaibukota.com

editor    : redaksi