Beritaibukota.com,KEPRI – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, SE., MH, menyampaikan peringatan serius terkait kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai terus mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikannya pada Senin (2/3/2026). Rudy menegaskan, sejak 2020 kondisi fiskal daerah belum menunjukkan perbaikan signifikan. Sebaliknya, tekanan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru semakin meningkat dari tahun ke tahun.
“Sejak 2020, kondisi keuangan daerah bukan membaik, tetapi semakin memburuk,” ujarnya.
Rudy menjelaskan, dua pilar utama penopang APBD Kepri yakni dana transfer dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini sama-sama mengalami tekanan. Penurunan pada kedua sumber pendapatan tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal serta membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Di tengah penurunan pendapatan, pemerintah daerah justru dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman untuk menjaga keberlanjutan program prioritas. Menurut Rudy, langkah ini berpotensi menimbulkan beban fiskal jangka panjang apabila tidak diiringi dengan perbaikan pada sisi pendapatan.
Ia menilai, tanpa perubahan dalam kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat serta pemulihan ekonomi yang lebih kuat, kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang akan semakin tertekan.
“Jika sistem transfer dari pusat tidak berubah dan ekonomi belum sepenuhnya pulih, daerah akan kesulitan melunasi kewajiban utangnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya dihadapi Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga berpotensi menjadi tantangan bagi banyak daerah lain di Indonesia. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta reformasi sistemik dalam tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, tanpa langkah strategis dan kebijakan yang adaptif, tekanan fiskal dapat berdampak luas terhadap stabilitas pemerintahan daerah.
“Ke depan, jika tidak ada perubahan sistemik, bukan tidak mungkin risiko gagal bayar akan menjadi ancaman nyata bagi daerah,” pungkasnya.
Penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
