Beritaibukota.com,KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan dari total Rp1,9 triliun belanja barang dan jasa termasuk belanja modal di APBD Provinsi Kepri sudah 53 persen yang dibelanjakan untuk produk dalam negeri.
“Kewajiban untuk belanja produk dalam negeri ini harus dibarengi dengan kampanye peningkatan mutu produk dalam negeri,” ujar Gubernur Ansar, Selasa (29/03).
Ansar mengatakan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi belanja produk impor dengan mensubstitusinya dengan produk dalam negeri. Menurutnya, hilirisasi hasil sumber daya alam seperti smelter grade alumina di Bintan akan sangat membantu untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
“Itu salah satu isu strategis yang akan saya sampaikan kepada para menteri yang akan datang di acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI),” kata Ansar.
Selain itu, Ansar juga mengatakan pemerintah pusat juga diminta mengkaji ulang kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 yang mewajibkan barang yang dikirim keluar dari kota Batam diatas Rp 45 ribu dikenakan pajak 17 persen. Hal itu menurutnya sangat memberatkan UMKM Batam karena menyebabkan harga produk mereka menjadi tidak kompetitif di pasar dalam negeri.
“Kita akan minta agar UMKM dengan batasan-batasan tertentu diberikan keringanan dari peraturan tersebut, supaya produk UMKM Batam bisa bersaing lagi dengan produk dari daerah lain,” kata Ansar. (Rinto)
