Beritaibukota.com,BATAM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam berterimakasih atas dukungan BKN melalui UPT BKN yang ada di Kota Batam sehingga seleksi kompetensi PPPK di Kota Batam berlangsung tanpa hambatan apapun.
Jefridin juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada BKN RI yang telah menyelenggakan event skala nasional di Kota Batam. Ia menjelaskan bahwa Batam merupakan satu dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Bahkan Batam dengan kemajemukannya sehingga mendapat julukan sebagai miniaturnya Indonesia.
“Seluruh suku ada di Batam dan ada paguyubannya. Bahkan seluruh warga negara di dunia ada di Batam, terdaftar sebanyak lima ribu TKA bekerja di Batam,” tuturnya menceritakan tentang Batam di acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Serta Persiapan SKD CPNS Tahun 2023, di Best Western Premier, Rabu (13/12/.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta jika selama berkendara tidak nyaman, karena saat ini Pemko Batam bersama BP Batam tengah melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Kenapa infrastruktur, karena Batam berbeda dengan daerah lain dan tidak memiliki hasil bumi yang bisa ditambang.
“Batam mengandalkan letaknya yang strategis sehingga Batam dikemas sebagai kota Meeting, Insentif, Convention dan Exibition (MICE). Terimakasih BKN yang sering mengadakan event nasional di Batam. Sudah pasti menambah PAD Kota Batam, dari pajak hotel dan restoran,” paparnya.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryono Dwi Putranto mengatakan kegiatan hari ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK yang sudah berlangsung sejak 8 November hingga 9 Desember 2023 lalu. Harapannya melalui evaluasi ini diperoleh masukan sehingga kedepan pelaksanaan SKD lebih baik lagi.
“Seluruh Kantor Regional wajib melakukan Rakor evaluasi ini. Tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki kesalahan dan ini sudah menjadi resiko. Ada di beberapa titik lokasi terjadi masalah, dan semua bisa diatasi. Seperti di Kota Makasar, Lampung dan Surabaya, ada masyarakat yang mengikuti SKD menggunakan jasa joki. Syukurnya bisa Kita deteksi,” sebutnya.
Pertemuan ini menurutnya untuk mencari solusi langkah yang diambil jika ada masyarakat yang melakukan tindakan seperti itu. Secara hukum pelaku joki akan mendapat pidana jika ada pasal yang disangkakan, dari segi administrasi apakah masyarakat itu tidak dapat mengikuti SKD CPNS dalam jangka waktu tertentu.
“Presiden mengapresiasi sistem yang digunakan BKN dalam pepaksanaan SKD dan integritas pegawai BKN. Mohon untuk menjaga intergritas karena ini merupakan marwah Kita di BKN. Insyaallah BKN ke depan lebih kuat lagi. Berhasil tidaknya pelaksanaan SKD ini tergantung Kantor Regional. Banyak apresiasi karena Kita melaksanakan secara selektif, transparansi dan akuntabel. Pujian tidak patut dibanggakan, tapi bagaimana mempertahankan prestasi,” pungkasnya.
penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
