Beritaibukota.com,KEPRI – Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, mengatakan dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu Serentak 2024, Polri bersama-sama berkomitmen untuk minimalisir potensi kerawanan sejak sebelum, selama, dan pasca pemungutan suara.
Polda Kepri telah mengambil langkah konkret dengan menyiapkan 3.747 personel untuk tahap pemungutan suara, yang akan ditingkatkan dengan memaksimalkan jumlah personel yang tersedia.
“Selain itu, upaya meningkatkan intensitas patroli baik siang maupun malam di permukiman warga telah diperkuat untuk mengantisipasi Money Politic dan memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif selama minggu tenang,” ujar Wakapolda saat menghadiri kegiatan rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) persiapan Pemilu Serentak 2024, Senin (29/1).
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Indrawan Susilo Prabowoadi, mengatakan untuk mendukung kelancaran Pemilu Serentak 2024, setiap PPS (Panitia Pemungutan Suara) akan menunjuk 2 (dua) KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang bertanggung jawab untuk sistem rekapitulasi cepat, memastikan bahwa data basis KPU sejalan dengan data dari C Plano.
“Total pemilih tetap yang telah ditetapkan mencapai 1.501.974 orang, akan didistribusikan ke 5.914 TPS yang tersebar di 219 pulau, dengan tambahan Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 20.444 orang yang telah terdata hingga saat ini. Dalam upaya pendistribusian pemilu, KPU RI dan Mabes TNI akan melakukan finalisasi dalam kerjasama yang erat, memastikan pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan terkoordinasi,” jelas Ketua Susilo.
Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Zulhadril Putra menyampaikan dalam persiapan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi potensi kerawanan dan mencegah pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Selain itu, Bawaslu telah melaksanakan penguatan dan pelatihan bagi para pemantau pemilu, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang diperlukan.
Kabinda Provinsi Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, juga menegaskan tentang pelaksanaan pemilu 2024, sejumlah permasalahan terkait dengan pelanggaran pemilu menjadi sorotan utama. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kampanye di tempat ibadah muncul sebagai dua isu yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas dan keadilan yang tinggi. Penanganan dengan cermat terhadap persoalan ini menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
