Beritaibukota.com,TANJUNGPINANG – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim mengatakan selama Tahun 2023, terdapat 3.455 kasus pelanggaran Perda/Perkada, yang sudah ditangani atau diselesaikan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang.
Dengan rincian antara lain pelanggaran gelandangan pengemis dan orang terlantar (GPOT) 3 kasus, Penertiban Pengamen 24 kasus, Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) 26 kasus, Penebangan Mangrove 2 kasus, Penimbunan lahan 51 kasus, penertiban reklame (spanduk/baliho/ banner, dsb) sebanyak 3.017 kasus, penertiban juru parkir 9 kasus, penertiban usaha 28 kasus, penertiban menara telekomunikasi 15 kasus, penertiban gudang 7 kasus, penertiban bangunan 78 kasus, dan penertiban pelajar 195 kasus.
“Sedangkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdapat penanganan unjuk rasa sebanyak 14 kasus, Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 8 kasus, dan kekerasan terhadap anak sebanyak 73 kasus terdiri dari 15 kasus fisik, 9 kasus psikis, 31 kasus seksual, 4 kasus perdagangan orang, dan 13 kasus penelantaran,” ujar Akib, Selasa (23/1).
Akib mengatakan tahun 2024 hendaknya menjadi perhatian dan kepedulian segenap warga dan semua pihak untuk menciptakan kota yang berbudaya tertib dan menyenangkan.
“Berbicara masalah stabilitas daerah, salah satu kunci menciptakan stabilitas daerah adalah tertibnya masyarakat dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan merata. Salah satu perangkat daerah yang ikut berperan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, dan masyarakat yang tertib serta taat aturan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Tanjungpinang tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ada seperti produk hukum Kota Tanjungpinang yang masih belum merata mengatur segala aspek, masih kurangnya rasio kebutuhan anggota Satpol PP dalam mengawasi wilayah Kota Tanjungpinang, sarana dan prasarana Satpol PP yang belum terpenuhi sesuai standarnya, tingkat kesadaran masyarakat untuk taat hukum yang masih rendah, dan berkembangnya pola pikir negatif di masyarakat terkait tindakan Satpol PP seperti penertiban paksa, pembubaran unjuk rasa secara paksa, yang sejatinya hal ini merupakan langkah terakhir akibat tidak diindahkannya proses teguran dari awal hingga akhirnya harus dilakukan upaya paksa.
“Secara garis besar tantangan-tantangan tersebut dapat dijawab dengan pembenahan sumber daya manusia baik masyarakat maupun aparaturnya. Dalam tahun 2023, strategi yang telah dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi Perda/Perkada secara berkala kepada seluruh lapisan masyarakat, Melaksanakan koordinasi fungsi kewilayahan dalam rangka penguatan peran antar instansi yang mempunyai fungsi tibumtranmas untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan tentram, Pembentukan Pamong Wilayah, Pembentukan Duta Pelajar, dan Penguatan SDM Personil” kata Akib.
Akib juga menyampaikan, dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Tanjungpinang tidak hanya tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang saja, melainkan seluruh perangkat daerah pendukung, TNI, Polri, dan yang paling pentingnya adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga semua aspek yang menjadi subjek hukum dapat berjalan seirama menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, tertib dan tentram.
penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
