Beritaibukota.com,KEPRI – Suasana Aula Utama Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak, Tanjungpinang, mendadak tegang pada Senin (22/9/2025) pagi. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri menggelar tes urine terhadap seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Namun, momen yang semestinya menunjukkan keseriusan pemberantasan narkoba justru diwarnai aksi sejumlah ASN yang memilih kabur dari lokasi. Padahal, seluruh pintu keluar aula sudah dijaga ketat oleh Satpol PP.
Menurut keterangan salah seorang pegawai, banyak pegawai yang memaksa keluar dengan berbagai alasan.
“Pintu sudah dijaga, ternyata banyak pegawai yang keluar dan tidak kembali. Alasannya mengikuti kegiatan gubernur di sebelah,” ungkapnya.
Beberapa ASN bahkan disebut sengaja menghindar meski telah diperingatkan agar tidak meninggalkan ruangan sebelum tes urine dilakukan.
“Beginilah kalau ada tes urine. Langsung banyak yang tak mau hadir menghadiri acara,” ujarnya lagi.
Tes ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika. Acara dibuka langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad sekitar pukul 09.00 WIB.
Dalam sambutannya, Ansar menegaskan bahwa tidak ada kompromi bagi ASN yang terlibat narkoba.
“Saya minta seluruh pejabat dan pegawai ASN jangan ada yang meninggalkan ruangan sebelum mengikuti tes urine. Bila ada ASN yang terlibat, tidak ada kompromi, akan langsung diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Ansar juga menyoroti fakta bahwa hingga kini 70 persen penghuni lapas di Indonesia terjerat kasus narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar.
“Narkoba sangat berbahaya karena mampu merusak generasi penerus dan menghancurkan masa depan bangsa,” ujarnya.
Melihat kejadian sejumlah ASN yang berusaha menghindari tes urine, Ansar mengatakan pihaknya akan menyiapkan skema berbeda ke depannya.
“Ke depan, tes narkotika tidak lagi digelar dalam forum besar seperti ini. Kita akan langsung menyasar ke masing-masing SKPD agar lebih efektif dan tidak bisa dihindari,” tegas Ansar.
Pemprov Kepri berharap langkah tegas ini dapat menciptakan birokrasi yang bersih dari narkoba sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat.
Penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
