Beritaibukota.com,OLAHRAGA – Kongres Biasa PSSI 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (4/6), menghasilkan sejumlah keputusan penting, salah satunya adalah perubahan Statuta PSSI. Dalam statuta terbaru ini, peran Asosiasi Provinsi (Asprov), Asosiasi Kota (Askot), dan Asosiasi Kabupaten (Askab) diperkuat sebagai ujung tombak pengembangan sepak bola nasional yang lebih merata hingga ke pelosok negeri.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa perubahan ini merupakan bagian dari transisi besar dari Statuta PSSI 2019 menjadi Statuta PSSI 2025, dengan tiga poin utama perubahan.
“Yang paling penting adalah penguatan peran daerah. Sepak bola Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pusat. Justru daerah kini menjadi garda depan pembangunan sepak bola nasional,” ujar Erick Thohir kepada media usai Kongres.
Asprov PSSI Jadi Pilar Utama Pembinaan Daerah
Dalam sistem baru, Asprov PSSI tetap dipilih melalui mekanisme terbuka. Namun, untuk menunjang koordinasi dan efisiensi, Asprov akan memiliki wewenang menunjuk langsung ketua Askot dan Askab. Langkah ini disebut Erick sebagai solusi atas lemahnya sinergi antarwilayah yang selama ini menghambat jalannya kompetisi lokal.
“Kini Asprov bisa menunjuk ketua Askot dan Askab untuk membentuk struktur yang lebih efisien. Ini akan sangat membantu saat menjalankan program seperti Liga 4 yang akan digelar di kota-kota selama empat bulan penuh,” jelas Erick.
Pemenang Liga 4 nantinya akan naik ke tingkat provinsi dan bergabung dalam Liga 3, menciptakan sistem berjenjang dan berkesinambungan dalam pembinaan sepak bola nasional.
Contoh Nyata: Model Fleksibel di Bali dan Kalimantan
Erick mencontohkan implementasi sistem ini di Provinsi Bali. Dari sembilan kabupaten/kota, ada total 50 klub, tapi hanya dua kota yang memiliki 14 klub. Melalui kerja sama lintas Askot dan Askab, klub-klub dari tujuh kota lainnya dapat bergabung membentuk satu wilayah kompetisi untuk menyelenggarakan Liga 4 secara efisien.
Model fleksibel ini juga relevan di wilayah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di mana jarak geografis kerap menjadi hambatan. Dengan pengaturan lintas provinsi berdasarkan efisiensi dan biaya, Erick menegaskan bahwa fleksibilitas adalah kunci.
“Kita ini negara kepulauan. Jika zona dibuat terlalu kaku, daerah-daerah yang jauh akan jadi korban. Kita ingin daerah bisa saling menyesuaikan demi kemajuan sepak bola nasional,” tegasnya.
Pendanaan Daerah dan Harapan Pemerataan
Perubahan statuta juga membuka peluang lebih besar untuk memanfaatkan dana APBD, termasuk lewat ajang Bupati Cup, Gubernur Cup, dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Erick menyadari bahwa meski dana PSSI saat ini besar, tidak akan cukup untuk membiayai semua program nasional seperti futsal dan sepak bola pantai.
“Dana kita besar tapi tetap terbatas. Oleh karena itu, distribusi tanggung jawab dan pembiayaan harus merata ke daerah. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi juga pemerataan kesejahteraan lewat olahraga,” pungkasnya.
penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
