Beritaibukota.com,KEPRI – Rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad tidak hanya membahas optimalisasi kawasan, tetapi juga menyoroti berbagai tantangan yang masih menghambat kemajuan BP Bintan dan BP Karimun dibandingkan BP Batam.
Dalam rapat yang digelar di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Senin (10/2), terungkap bahwa meski Batam telah berkembang pesat sebagai kawasan ekonomi unggulan, BP Bintan dan BP Karimun masih menghadapi sejumlah kendala yang membuat pertumbuhan investasinya tertinggal.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa ada persoalan kelembagaan dan aset yang perlu segera diselesaikan dengan pemerintah pusat. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan BP Bintan dan BP Karimun dalam mengelola aset yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kerja sama investasi, seperti pelabuhan.
“Kita perlu segera menyusun matriks permasalahan yang harus diselesaikan dengan pusat. Pengelolaan aset yang belum optimal menjadi salah satu tantangan utama yang harus kita atasi,” ujar Ansar.
Gubernur juga menekankan pentingnya pendampingan hukum dalam operasional BP di Kepri. Ia mengusulkan kerja sama dengan Kejaksaan agar setiap langkah BP, terutama dalam perizinan dan pengelolaan proyek, memiliki kepastian hukum yang kuat.
“Pendampingan dari Kejaksaan akan membantu memastikan semua proses berjalan sesuai aturan. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus pada percepatan investasi tanpa dihantui persoalan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Sebagai solusi konkret, Ansar mengusulkan agar rapat koordinasi DKPBPB Bintan-Karimun tidak hanya dilakukan sekali-sekali, tetapi minimal sebulan sekali agar ada pemantauan progres yang lebih intensif.
Selain itu, ia berharap BP-BP di Kepri, selain Batam, dapat mulai menghasilkan pendapatan sendiri guna mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Menurut kajian BPKP, saat ini BP Bintan dan BP Karimun belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan, sehingga perlu strategi khusus untuk mendorong kemandirian finansial mereka.
“Kita harus buktikan bahwa keberadaan BP ini benar-benar bisa berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi harus mulai mencari sumber pendapatan sendiri,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah strategis yang lebih konkret, Gubernur Ansar optimistis bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri bisa bersaing lebih kuat dengan Batam dan memberikan manfaat lebih luas bagi daerah serta masyarakat.
penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
