Beritaibukota.com,BATAM – Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, akhirnya muncul di depan publik, memberi tanggapan terkait polemik soal Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepri, Selasa (12/9/2023) sore.
Ansar tampil bersama Wali Kota Batam/ Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam H Muhammad Rudi (HMR), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam dan Provinsi Kepri, Pimpinan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri dan Batam, melakukan konferensi pers di Gedung Graha Kepri, Batamcentre.
Pada kesempatan itu, Ansar mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi Provinsi Kepri tetap kondusif, dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi demi keberlanjutan pembangunan provinsi ini ke depan untuk semakin maju.
Juga bersama-sama bersatu, bergandengan tangan, saling menghormati sesama anak bangsa demi terwujudnya Kamtibmas Kota Batam, Provinsi Kepri yang lebih kondusif.
“Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan kita semua dari setiap usaha dan upanya yang ingin memecah belah masyarakat Provinsi Kepri,” ujarnya.
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat Kepri, khususnya Kota Batam untuk tidak mudah terpancing oleh berbagai usaha provokasi dari pihak-pihak yang hanya bertujuan memperkeruh suasana, dengan menyampaikan dan membagikan isu-isu yang bersifat provokatif.
Ansar memastikan rencana relokasi tetap berjalan, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Kendati demikian sambil menunggu proyek pembangunan hunian berjalan, warga masih diperbolehkan beraktivitas melaut di Rempang.
“BP Batam sudah menyiapkan semuanya. Karena anggarannya dari mereka. Relokasi harus dilakukan guna menunjang berjalannya proyek strategis nasional ini,” kata Ansar.
Ansar meminta kepada warga untuk turut serta mendukung iklim investasi di Batam, dan tidak terpengaruh dengan isu- isu yang bisa memecah, dan menimbulkan konflik.
Kejadian kericuhan diharapkan tidak terulang kembali. Ansar mengajak masyarakat mendukung investasi yang ada di Kota Batam, Kepulauan Riau ini. Kondusifitas dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi dalam rangka melanjutkan pembangunan Provinsi Kepri ke depan yang lebih baik dan lebih maju.
Sedangkan dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam/ Kepala BP Batam HMR, berkesempatan menjawab pertanyaan dari perwakilan awak media yang menanyakan soal air dan listrik di tempat relokasi warga Rempang.
HMR mengatakan, pihaknya melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat.
HMR mengungkapkan, bahwa pemerintah pusat dan daerah telah bersepakat untuk merelokasi warga ke Dapurtiga, Sijantung.
Setiap warga yang memiliki rumah akan diganti dengan lahan 500 meter persegi bertifikat yang akan diberikan secara gratis tanpa harus membayar UWTO.
Selanjutnya, akan dibangunkan rumah tipe 45 bernuansa Melayu sesuai masukan dari Lembaga Adat Melayu (LAM), sehingga kampung tersebut benar-benar mencerminkan daerah Melayu.
Tak hanya itu, juga akan dibangunkan segala fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, lapangan sepak bola, dermaga ikan dan bongkar muat dan sebagainya.
Sedangkan soal air dan listrik, HMR memaparkan akan mengolah air dari sungai Gong yang sudah masuk ke jalur RSKI untuk masuk ke daerah relokasi. sedangkan untuk listrik akan dimasukan secara permanen.
“Fasilitas sudah kita penuhi, air dan listrik secara permanen hidup 24 jam, mudah-mudahan masyarakat menerima dengan baik. kalau tidak, kita akan membuka ruang untuk berdialog bersama,” ujar HMR.
Yang terakhir, soal relokasi sementara, HMR telah menyediakan tempat di berbagai daerah untuk ditempati sementara. namun jika warga ingin mencari tempat sendiri akan diberikan biaya sewa sebesar Rp1,2 juta per rumah.
“Untuk bantuan biaya hidup selama di tempat relokasi sementara, setiap warga akan dibantu, diberikan Rp1,2 juta setiap bulannya,” kata HMR.
penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
