Minggu, Juni 23, 2024
BerandaTanjungpinangKPK Belum Beranjak dari Tanjungpinang, Pemeriksaan Lima Orang Saksi Kembali Dilakukan

KPK Belum Beranjak dari Tanjungpinang, Pemeriksaan Lima Orang Saksi Kembali Dilakukan

TANJUNGPINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus korupsi Bupati Bintan non aktif, Apri Sujadi.

Hari ini, Kamis (9/9) pemeriksaan saksi terhadap tindak pidana korupsi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s/d 2018 untuk tersangka Apri Sujadi dilakukan untuk lima orang saksi.

Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Polres Tanjung Pinang alamat Jalan A. Yani, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ini memeriksa :

1. A Lam Swasta
2. Hartono Direktur PT Bintan Super Perkasa.
3. Sentot Puja Harseno Direktur Utama PT Batam Prima Perkasa sampai dengan sekarang
4. Yany Eka Putra Komisaris PT Batam Prima Perkasa, PT Sukses Perkasa Mandiri, dan PT Lautan Emas Khatulistiwa
5. Joni Sli (Swasta)

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan KPK terus mengumpulkan sejumlah bukti dari semua saksi yang sudah diperiksa atau yang akan diperiksa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ali Fikri mengatakan konstruksi perkara dalam tindak pidana korupsi, diduga telah terjadi :

a. Tanggal 04 Desember 2015, Ditjen Bea dan Cukai mengirimkan surat No. S710/BC/2015 tentang Evaluasi Penetapan Barang Kena Cukai (BKC) ke Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, antara lain isinya memberikan teguran
kepada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan oleh BP Bintan pada
tahun 2015 adalah lebih besar dari yang seharusnya.

b. Tanggal 17 Februari 2016, AS dilantik menjadi Bupati Bintan, yang secara ex-officio
menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan.

c. Selanjutnya diawal Juni 2016 bertempat disalah satu hotel di Batam, AS
memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang
mengajukan kuota rokok di BP Bintan dan dalam pertemuan tersebut, diduga terdapat
penerimaan sejumlah uang oleh AS dari para pengusaha rokok yang hadir.

d. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, AS dengan inisiatif pribadi kemudian melakukan
penggantian personel BP Bintan dan memerintahkan Nurdin Basirun (Ketua Dewan
Kawasan Bintan) menetapkan komposisi personel baru BP Bintan dengan
menempatkan Azirwan sebagai Kepala BP Bintan dan MSU sebagai Wakil Kepala
BP Bintan.

e. Pada Agustus 2016, AZIRWAN mengajukan pengunduran diri sehingga tugas
sebagai Kepala BP Bintan dilaksanakan sementara waktu oleh MSU dan atas
persetujuan AS dilakukan penetapan kuota rokok dan MMEA (Minuman Mengandung
Etil Alkohol) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota
MMEA dengan rincian, sbb :
1. Gol. A sebanyak 228.107,40 liter,
2. Gol. B sebanyak 35.152,10 liter dan
3. Gol. C sebanyak 17.861.20 liter.

f. Pada Mei 2017 bertempat di salah satu hotel di Batam, AS kembali memerintahkan
untuk mengumpulkan serta memberikan pengarahan kepada para distributor rokok
sebelum penerbitan Surat Keputusan (SK) Kuota Rokok tahun 2017.

g. Ditahun 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang
(18.500 karton) dan kuota MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan diduga
dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi AS sebanyak 15.000 karton, MSU
sebanyak 2000 karton dan pihak lainnya sebanyak 1500 karton.

h. Pada Februari 2018, AS memerintahkan ALFENI HARMI (Kepala Bidang Perizinan
BP Bintan) dan diketahui juga oleh MSU untuk menambah kuota rokok BP Bintan
tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton, sehingga total kuota rokok
dan kuota MMEA yang ditetapkan oleh BP Bintan tahun 2018 sebanyak 452.740.800
batang (29.761 karton).

i. Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah, dimana untuk AS sebanyak 16.500
karton, MSU 2000 karton dan pihak lainnya sebanyak 11. 000 karton.

j. Untuk penetapan kuota rokok di BP Bintan dari tahun 2016 s/d. 2018 diduga dilakukan
oleh MSU dan penetapan kuota MMEA di BP Bintan dari tahun 2016 s/d. 2018 diduga,
ditentukan sendiri oleh MSU tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan secara
wajar.

k. Dari tahun 2016 s/d. 2018, BP Bintan telah menerbitkan kuota MMEA kepada PT.
TAS (Tirta Anugrah Sukses, tidak dibacakan) yang diduga belum mendapatkan izin
edar dari BPOM dan dugaan terdapat kelebihan (mark-up) atas penetapan kuota
rokok di BP Bintan dimaksud.

l. Perbuatan para Tersangka, diduga antara lain bertentangan dengan ketentuan, sbb :
∼ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012, yang diperbaharui dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017.
∼ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah
Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan
Pembebasan Cukai, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 120/PMK.04/2017.

m. Atas perbuatannya AS dari tahun 2017 s/d 2018 diduga menerima uang sekitar
sejumlah Rp 6,3 Miliar dan Tsk MSU dari tahun 2017 s/d 2018 juga diduga menerima
uang sekitar sejumlah Rp800 juta.

n. Perbuatan para Tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar
sejumlah Rp250 Miliar.

Atas perbuatannya, AS dan MSU disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (nto)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.