Beritaibukota.com, TANJUNGPINANG – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar kegiatan Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (21/1/2025).
Acara ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui digitalisasi, serta memperkuat kepatuhan hukum dengan penerapan sistem e-Audit. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, beserta rombongan.
Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Katalog Elektronik Versi 6.0 merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Melalui katalog elektronik, proses pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara real-time dengan integrasi sistem e-Audit. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0, seperti pembuatan akun Inaproc untuk seluruh pengguna, sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), simulasi penggunaan katalog elektronik, serta live testing bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Kami berharap Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat memberikan manfaat luas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan fitur-fitur inovatif, sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap langkah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,” tambah Ansar.
Sementara itu, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya penerapan sistem e-Audit untuk mencegah praktik kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, dengan adanya fitur pengawasan e-Audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi penyimpangan melalui dashboard yang menampilkan rincian transaksi e-Purchasing.
“Transparansi ini memungkinkan publik dan APIP untuk memantau seluruh proses pengadaan. Jika ada indikasi yang tidak beres, maka dapat segera ditelusuri,” jelas Hendrar Prihadi.
Hendrar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menunjukkan performa baik dalam pengadaan barang dan jasa, dengan lebih dari 90% belanja produk dalam negeri dan lebih dari 75% belanja melalui UMKM pada tahun 2023 dan 2024.
“Dengan belanja produk dalam negeri, kita menghidupkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Kepri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam hal ini,” tambah Hendrar.
Penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
