Beritaibukota.com,KESEHATAN – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan komitmennya untuk memastikan keamanan dan kesehatan wisatawan di wilayah destinasi wisata prioritas. Upaya ini diwujudkan melalui simulasi kesiapsiagaan dalam menanggulangi penyakit berpotensi wabah, seperti demam kuning (yellow fever).
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, menyatakan bahwa simulasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa wilayah destinasi wisata tidak akan mengalami wabah penyakit yang dapat membahayakan wisatawan.
“Belajar dari pengalaman menangani COVID-19, semua negara, termasuk Indonesia, tidak selalu siap menghadapi situasi darurat kesehatan seperti ini. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan atas berbagai potensi yang mungkin terjadi,” kata Dirjen Maxi dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Kamis (26/10) dilansir dari laman kemkes.go.id.
Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan berbagai sektor terkait, termasuk TNI (Tentara Nasional Indonesia), POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), LAKESPRA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Angkatan Perang), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat, untuk memastikan keamanan dan kesehatan para wisatawan. Kantor Kesehatan Pelabuhan bertindak sebagai penjaga pintu masuk negara dan memiliki peran kunci dalam mendeteksi faktor-faktor risiko penyakit yang berpotensi mewabah.
“Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki tanggung jawab dalam melakukan surveilans penyakit, baik yang masuk maupun yang keluar dari wilayah pelabuhan. Simulasi ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat di pelabuhan, baik yang berhubungan dengan transportasi laut maupun udara,” jelas Maxi.
Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan Kantor Pelabuhan ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) serta TNI AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara) untuk mengevakuasi dan mengatasi situasi darurat, termasuk pengelolaan imigrasi dan kepolisian jika terjadi gangguan di masyarakat.
“Kami juga melibatkan sektor swasta, termasuk pemilik perusahaan kapal, agar mereka mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku saat kapal dikarantina karena terjangkit penyakit,” tambah Maxi.
Pentingnya peran pemerintah daerah juga disoroti, terutama dalam menjalankan prosedur karantina wilayah setelah pelaksanaan karantina pintu masuk. Setelah pasien dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan karena telah berkontribusi dalam membangun sektor kesehatan yang mendasar. Dia juga menyatakan bahwa Labuan Bajo, sebagai destinasi wisata super prioritas, adalah tempat yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.
“Mulai hari ini, kami mengkampanyekan agar masyarakat dan para wisatawan tidak takut untuk berkunjung ke Labuan Bajo karena sektor kesehatannya sangat memadai,” kata Edi.
Upaya ini juga merupakan bagian dari implementasi transformasi kesehatan, terutama dalam pilar ketiga transformasi kesehatan. Simulasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem surveilans, dan Kementerian Kesehatan berharap dapat memiliki tenaga cadangan yang siap jika dibutuhkan dalam situasi darurat seperti ini.
Direktur Jenderal Maxi juga mengingatkan masyarakat bahwa potensi terjadinya wabah penyakit adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan semakin terbukanya transportasi dan perubahan lingkungan, mutasi virus dan munculnya penyakit baru bisa saja terjadi. Namun, dengan kesiapsiagaan dan kerja sama semua pihak, semua potensi risiko dapat diatasi dengan baik.
“Kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam menghadapi potensi wabah penyakit. Kami tidak bisa menghindarinya, terutama di wilayah sebesar Labuan Bajo, di mana potensi penyakit sangat besar,” jelas Maxi.
penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
