Beritaibukota.com,TANJUNGPINANG – Presiden memberikan enam poin yang harus dilaksanakan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota se-Indonesia.
Pertama adalah masalah pengendalian inflasi, kedua kewaspadaan terhadap dampak el nino, ketiga mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi, keempat pengalokasian anggaran stimulus ekonomi dan bantuan sosial, kelima program prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting, dan keenam adalah upaya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024.
“Presiden menyampaikan enam hal pokok yang harus dilaksanakan penjabat kepala daerah. Pengendalian inflasi menjadi salah satu atensi presiden, dan alhamdulillah inflasi di Tanjungpinang tekendali dengan cukup baik,” ucapPenjabat Wali Kota Tanjungpinang Hasan, usai mengikuti arahan Presiden Joko Widodo.
Hasan, menegaskan, pengendalian inflasi, menjaga pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan investasi, penanggulangan kemiskinan ekstrim, dan menekan angka stunting merupakan tugas utama yang akan dilaksanakannya selama menjabat selaku penjabat wali kota.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti arahan langsung Presiden Jokowi kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10) dilansir dari rilis tertulis diskominfo Tanjungpinang.
Untuk terus mengendalikan inflasi di Tanjungpinang, lanjut Hasan, pihaknya akan terus melakukan kordinasi dan kolaborasi bersama Satgas Pangan untuk secara rutin melakukan peninjauan lapangan. Peninjauan lapangan, sambungnya, ditujukan untuk memeriksa ketersediaan bahan kebutuh pokok di pasar. Mulai dari tingkat distributor sampai ke pengecer.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), menurut Hasan merupakan salah satu bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menekan atau mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok di pasar. Antusias dan tingginya animo masyarakat Tanjungpinang terhadap GPM, akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk terus melanjutkan kegiatas pasar murah menjelang akhir tahun 2023.
Pemerintah Kota Tanjungpinang, sebutnya, telah menyediakan anggaran tersendiri untuk melaksanakan operasi pasar dan pasar murah sampai dengan tutup tahun 2023. Hal yang sama juga dipersiapkan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim, dan stunting.
“Inflasi, kemiskinan ekstrim, dan stunting adalah program prioritas pemerintah. Kita akan memfokuskan pelayanan aparatur di ketiga sektor tersebut, selain poin-poin penting lainnya yang juga menjadi atensi Bapak Presiden,” tutur Hasan.
penulis : beritaibukota.com
editor : redaksi
